Minggu, 27 Desember 2009
Di tahun 2009 ini pemerintah dan DPR RI telah berkomitmen dengan menargetkan anggaran pendidikan 20% dari APBN dan dari APBD sesuai amanat undang-undang Pendidikan.Pemerintah tentunya harus berjuang keras memenuhi target pencapaian program pendidikan agar nantinya sesuai dengan tujuan pendidikan, yang kesemuanya bermuara pada peningkatan dunia pendidikan.
Pendidikan adalah karakter bangsa. Gambaran dunia pendidikan Indonesia dewasa ini, merupakan suatu realitas yang sangat memprihatinkan.Demikian halnya dengan target pemerintah tahun 2009 tuntas buta aksara (Keaksaraan Fungsional). Buta aksara identik dengan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, dan ketidakberdayaan. Ironisnya, sebagian besar pendudukan buta aksara adalah perempuan (60%). Hal ini menandakan jika ibunya buta
aksara, anaknya pun akan buta aksara pula. Kendati upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia selama ini telah berhasil menurunkan proporsi jumlah penduduk buta aksara secara gradual dan berkesinambungan, yakni dari 10,5 persen pada tahun 2002 menjadi 9,10 persen pada tahun 2005 dan 8,35 persen pada tahun 2006 ( Badan Pusat Statistik dan Depdiknas, 2006), namun jika dilihat dari jumlahnya ternyata masih cukup besar. Hasil Survei Buta Aksara (SBA) memberikan gambaran aktual keadaan buta aksara usia 15 tahun ke atas diIndonesia
Padahal pemerintah telah berupaya melakukan pemberantasan buta huruf, namun hingga kini jumlah warga yang buta huruf masih tinggi.
Sulitnya pemberantasan buta aksara bisa terjadi karena faktor interen maupun ekteren. Masih banyaknya anak usia sekolah yang belum sekolah, putus sekolah, sifat malas untuk belajar/sekolah, letak geografis, dan tingginya angka putus sekolah pada kelas 1,2,3 SD yang berpotensi menambah kasus buta aksara. Kesulitan dan tantangan dalam kehidupan manusia baik yang diakibatkan oleh lingkungan maupun alam yang kurang bersahabat, sering memaksa manusia unruk mencari cara yang memungkinkan untuk keluar dari kesulitan hidup. Banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan menuntut upaya-upaya untuk membantu mereka dalam mewujudkan potensi yang memiliki agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kesulitan dan tantangan hidup sering membuat masyarakat lupa bahwa hanya bermodalkan tenaga saja tidaklah cukup. Sedangkan faktor eksteren seperti kebijakan otonomi daerah yang membawa konsekuensi dalam bidang pendidikan. Pemerintah pusat tidak punya kontrol langsung terhadap sekolah-sekolah yang ada di daerah. Banyak permasalahan pendidikan yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan. Antara lain terkontrolnya soal biaya dan mutu pendidikan di tingkat sekolah.Sebab, saat ini sekolah sudah merupakan kewenanganb pemerintah kabupaten/kota.Padahal tanpa kita sadari, membangun karakter anak bangsa jauh lebih penting daripada mengejar kemajuan Iptek.Sebab pada hakekatnya pendidikan bukan sekedar tranformasi keilmuan tetapi lebih luas lagi yaitu menanamkan nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai moral atau akhlak mulia.
Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)/ Pendidikan Nonformal (PNF) diupayakan kalangan dunia usaha untuk membantu mempercepat penuntasan penduduk buta aksara. Hal ini sangat wajar karena dalam Undang - undang menyebutkan Pendidiikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Karena itu, dunia usaha dan industri pun mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membiayai pendidikan. Pemberantasan buta aksara ini tentunya perlu strategi seperti penggunaan bahasa daerah yang kemudian dikembangkan dalam bahasa Indonesia sebab, tidak sedikit yang buta huruf itu hanya menguasai bahasa daerahnya.Sangat sulit memberantas buta huruf hanya dengan pola-pola yangh konvensional. Tidak dapat dipungkiri, semakin kecil prosentasi angka buta huruf aksara semakin sulit memberantasnya.
Bagaimana bisa memaksimalkan fungsional pendidikan untuk benar-benar maju dan sekarang ini pendidikan bisa dikatakan suatu hal yang mahal,bila tidak ditangani bersama-sama dengan memberikan kemudahan pendidikan pada anak-anak bangsa, yang juga untuk memajukan bangsa di masa mendatang.
Untuk itu perlu dirancang model pendidikan keaksaraan fungsional orientasi budaya lokal yang mampu meningkatkan mutu layanan belajar.
wacana diatas telah dikutip dari beberapa "sumber".
aksara, anaknya pun akan buta aksara pula. Kendati upaya pemberantasan buta aksara di Indonesia selama ini telah berhasil menurunkan proporsi jumlah penduduk buta aksara secara gradual dan berkesinambungan, yakni dari 10,5 persen pada tahun 2002 menjadi 9,10 persen pada tahun 2005 dan 8,35 persen pada tahun 2006 ( Badan Pusat Statistik dan Depdiknas, 2006), namun jika dilihat dari jumlahnya ternyata masih cukup besar. Hasil Survei Buta Aksara (SBA) memberikan gambaran aktual keadaan buta aksara usia 15 tahun ke atas di
Padahal pemerintah telah berupaya melakukan pemberantasan buta huruf, namun hingga kini jumlah warga yang buta huruf masih tinggi.
Sulitnya pemberantasan buta aksara bisa terjadi karena faktor interen maupun ekteren. Masih banyaknya anak usia sekolah yang belum sekolah, putus sekolah, sifat malas untuk belajar/sekolah, letak geografis, dan tingginya angka putus sekolah pada kelas 1,2,3 SD yang berpotensi menambah kasus buta aksara. Kesulitan dan tantangan dalam kehidupan manusia baik yang diakibatkan oleh lingkungan maupun alam yang kurang bersahabat, sering memaksa manusia unruk mencari cara yang memungkinkan untuk keluar dari kesulitan hidup. Banyaknya masyarakat yang tidak melanjutkan pendidikan menuntut upaya-upaya untuk membantu mereka dalam mewujudkan potensi yang memiliki agar dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa. Kesulitan dan tantangan hidup sering membuat masyarakat lupa bahwa hanya bermodalkan tenaga saja tidaklah cukup. Sedangkan faktor eksteren seperti kebijakan otonomi daerah yang membawa konsekuensi dalam bidang pendidikan. Pemerintah pusat tidak punya kontrol langsung terhadap sekolah-sekolah yang ada di daerah. Banyak permasalahan pendidikan yang sampai saat ini belum bisa terpecahkan. Antara lain terkontrolnya soal biaya dan mutu pendidikan di tingkat sekolah.Sebab, saat ini sekolah sudah merupakan kewenanganb pemerintah kabupaten/kota.Padahal tanpa kita sadari, membangun karakter anak bangsa jauh lebih penting daripada mengejar kemajuan Iptek.Sebab pada hakekatnya pendidikan bukan sekedar tranformasi keilmuan tetapi lebih luas lagi yaitu menanamkan nilai-nilai pendidikan dan nilai-nilai moral atau akhlak mulia.
Melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)/ Pendidikan Nonformal (PNF) diupayakan kalangan dunia usaha untuk membantu mempercepat penuntasan penduduk buta aksara. Hal ini sangat wajar karena dalam Undang - undang menyebutkan Pendidiikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat. Karena itu, dunia usaha dan industri pun mempunyai tanggung jawab yang sama untuk membiayai pendidikan. Pemberantasan buta aksara ini tentunya perlu strategi seperti penggunaan bahasa daerah yang kemudian dikembangkan dalam bahasa Indonesia sebab, tidak sedikit yang buta huruf itu hanya menguasai bahasa daerahnya.Sangat sulit memberantas buta huruf hanya dengan pola-pola yangh konvensional. Tidak dapat dipungkiri, semakin kecil prosentasi angka buta huruf aksara semakin sulit memberantasnya.
Bagaimana bisa memaksimalkan fungsional pendidikan untuk benar-benar maju dan sekarang ini pendidikan bisa dikatakan suatu hal yang mahal,bila tidak ditangani bersama-sama dengan memberikan kemudahan pendidikan pada anak-anak bangsa, yang juga untuk memajukan bangsa di masa mendatang.
Untuk itu perlu dirancang model pendidikan keaksaraan fungsional orientasi budaya lokal yang mampu meningkatkan mutu layanan belajar.
wacana diatas telah dikutip dari beberapa "sumber".
0 Comments:
Subscribe to:
Posting Komentar (Atom)
